POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI IMPLEMENTASI PASAL 14 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBERIAN PELAYANAN HAK KESEHATAN DAN MAKANAN LAYAK BAGI NARAPIDANAN (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOJONEGORO) PENYELESAIAN PERKARA MELALUI CAROK DITINJAU DARI PERSPEKTIF URF & HAK ASASI MANUSIA 18 TAHUN 2018 PERSPEKTIF SIYASAH DusturiyahįUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2018 DAN KONSEP SYURA KONTEMPORER (STUDI PADA DESA BERANGBANG, KECAMATAN NEGARA, KABUPATEN JEMBRANA, BALI). PELAKSANAAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DALAM PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN MENTERI NO. KAJIAN YURIDIS VAGUE OF NORM TERHADAP NOTARIS YANG TERPILIH MENJADI ANGGOTA DPRD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS PERSPEKTIF MASHALAH MURSALAH TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BAWASLU KOTA PEKALONGAN DALAM PEMBERANTASAN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 (PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) PENERTIBAN PERPAKIRAN DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNGĪNALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERKAIT PENGAKUAN TERHADAP PENGHAYAT KEPERCAYAAN OLEH NEGARA PERSPEKTIF TASAMUH (TOLERANSI) YUSUF ALQARDHAWI MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM KAMPANYE PILKADA MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO.4 TAHUN 2017 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
0 Comments
Leave a Reply. |